GEMPITA.CO-Isu reshuffle kabinet kembali mengemuka, publik bertanya-tanya siapa menteri yang bakal kena gusur.
Reshuffle kabinet kali ini bukan isapan jempol belaka. Presiden Jokowi sudah bicara langsung dengan Wapres Maruf Amin terkait rencana reshuffle kabinet ini. Momentum yang bisa ‘dipaketkan’ juga sangat jelas, yakni pelantikan Mendikbud-Ristek dan Menteri Investasi yang sudah disetujui pembentukannya di DPR
Bukan reshuffle kalau tidak ada menteri yang diganti. Sejumlah nama calon menteri yang dikabarkan akan direshuffle pun bermunculan.
Relawan Jokowi Mania memunculkan nama lima menteri yang layak diganti yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Agraria Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sejumlah pihak menyebut nama Mendikbud Nadiem Makarim juga perlu dievaluasi.
Lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) juga membuat survei soal menteri-menteri yang dianggap paling memuaskan. Ada juga menteri yang paling mengecewakan hingga yang dinilai paling layak di-reshuffle. Nah soal hasil surveinya bisa dibaca di link di bawah ini:
Kembali ke nama Moeldoko, manuver politiknya mengambil kursi Ketum Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang mengagetkan banyak pihak. Setelah kepengurusan hasil KLB PD ditolak oleh Kemenkum HAM, sejumlah pihak mendorong agar Presiden Jokowi mereshuffle, sebagai pembuktian bahwa RI 1 tak pernah merestui upaya kudeta Partai Demokrat tersebut.
“Bisa jadi Presiden memberikan endorsement, cuma karena sudah negatif ya seperti sekarang ini. Seandainya langkah halus mulus menguasai Partai Demokrat mungkin ceritanya akan lain. Cara mainnya kurang halus sehingga malah terdepak. Lucunya Pak Moeldoko juga kalau mau men-challenge keputusan Menkum HAM juga dia kan di kabinet,” kata Pakar politik dari Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan kepada wartawan, Rabu (14/4) kemarin.
Karena manuver yang kurang smooth, Jayadi menilai manuver Moeldoko mengakibatkan persepsi negatif publik terhadap Presiden Jokowi. Karenanya kemudian sejumlah pihak mendorong reshuffle kabinet.
“Saya kira manuver politik seperti Moeldoko itu bisa jadi akan muncul juga dari menteri yang lain yang ingin bermain di politik 2024 kan. Kalau Presiden memberikan hukuman atau peringatan itu juga akan jadi pesan kepada yang lain bahwa selama dua tahun ke depan itu ya anggota kabinet harus fokus di kinerjanya,” kata Djayadi.