Gempita.co-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemukiman penduduk yang kini berdekatan dengan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara merupakan zona berbahaya. Menurutnya, area tersebut tidak aman untuk dijadikan tempat tinggal.
Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mencari solusi terkait pemukiman warga Plumpang.
“Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya,” kata Jokowi di lokasi kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Minggu (5/3).
Jokowi juga menyampaikan dua solusi masalah tersebut yakni depo Pertamina digeser ke daerah Reklamasi atau penduduk di sekitar depo yang direlokasi.
“Karena ini zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi. Nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI,” ucapnya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Depo Pertamina Plumpang dipindahkan ke kawasan pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Hal itu disampaikan Ma’ruf usai berbincang dengan warga korban kebakaran depo. Ma’ruf langsung berpesan kepada Erick Thohir.
“Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Saya berharap supaya depo (Depo Plumpang) ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo, saya kira begitu Pak Erick,” katanya saat bersama Erick Thohir, Sabtu (4/3).
Di lain sisi, Ma’ruf mengatakan lokasi permukiman warga di daerah tersebut akan ditata ulang. Ia menegaskan penataan ulang pemukiman demi membuat lokasi menjadi lebih teratur, baik, dan aman.
PDIP DKI Jakarta mengungkit Izin Mendirikan Bangunan atau IMB yang diterbitkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada warga permukiman yang kini terkena dampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Berdasarkan catatan, Anies mengeluarkan IMB di Permukiman Tanah Merah, Rawabadak, Jakarta Utara, pada 2021.
“Sejak awal sudah diketahui bahwa Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ditempati dengan jarak tertentu. Lahan tersebut adalah milik PT Pertamina yang ditempati warga, akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat gubernur diberi izin mendirikan bangunan, yang jelas bertentangan dengan peraturan,” kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta F-PDIP Gilbert Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/3).
Gilbert meminta warga sekitar Depo Pertamina Plumpang direlokasi untuk keamanan dan keselamatan.
“Saat ini dengan adanya korban kebakaran, sepatutnya warga direlokasi agar terhindar dari musibah yang berulang di kemudian hari,” ujarnya.
Geisz Chalifah, relawan Anies Baswedan, menyentil balik Gilbert setelah mengungkit IMB di kawasan permukiman yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
“Anies memberi IMB pada warga, agar warga bisa mendapatkan keadilan dalam pelayanan publik. Diberi IMB atau tidak, warga Kampung Tanah Merah sudah tinggal di daerah itu puluhan tahun lalu,” kata Geisz, kepada wartawan, Minggu (5/3).
“Kebakaran yang sudah terjadi dua kali itu, disebabkan kelalaian dalam maintenance atau karena warga tinggal di daerah situ. Pola pikirnya Gilbert itu aneh bin ajaib sama seperti para buzzer di medsos,” ujarnya.
