JAKARTA, Gempita.co-Salah satu terobosan dan program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2021 adalah mengembangkan perkampungan nelayan. Melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) upaya ini dilakukan untuk mengubah kampung nelayan dari kesan miskin, kumuh dan kotor menjadi lebih maju.
Setiap tahunnya, jumlah perkampungan nelayan di wilayah pesisir laut bertambah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018, jumlah desa pesisir di Indonesia tersebar di 12.857 lokasi. Bila dibandingkan dengan total desa di Indonesia, desa pesisir mencapai 15,32% dari total desa yang ada.
Menurut Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini pada tahun 2021, KKP menargetkan pengembangan 25 lokasi kampung nelayan di Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dilaksanakan melalui program padat karya.
“Untuk mendukung dan mengoptimalkan program ini, KKP juga menggandeng kementerian dan lembaga terkait untuk bersinergi. Kami juga melibatkan swasta dan BUMN untuk fasilitasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR), perguruan tinggi melalui program KKN, lembaga permodalan serta organisasi kemasyarakatan untuk berkontribusi,” jelasnya usai mengunjungi kampung nelayan di kawasan Selat Nasik, Belitung, Sabtu (27/2).
Tujuan program kampung nelayan maju untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya nelayan. Langkahnya berupa bantuan sarana prasarana penataan kampung nelayan dengan memperbaiki fasilitas umum, penyediaan air bersih, pengolahan sampah dan pembenahan saluran air.
“Tidak hanya fisiknya saja, para nelayan juga kita libatkan langsung serta diberikan edukasi baik spiritual maupun kultur nelayan yang baik dan maju. Kita juga akan siapkan dukungan pendanaan dan pemberdayaan nelayan dengan memberikan pendampingan serta pelatihan untuk nelayan dan keluarganya,” imbuhnya.
Lebih lanjut Zaini menjelaskan saat ini KKP tengah menyempurnakan petunjuk teknis pelaksanaan program kampung nelayan. Pihaknya menargetkan bulan depan dapat dilakukan sosialisasi dan penerimaan dokumen proposal dari lokasi target kegiatan serta penetapan lokasi dan persiapan pelaksanaannya di bulan April.
“Bulan Mei harus sudah jalan, sehingga tidak sampai akhir tahun program dapat selesai agar dapat kita lakukan monitoring evaluasi. Semoga secara bertahap dapat terus dilakukan di tahun-tahun berikutnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi prioritas capaian KKP. Pembangunan kampung nelayan merupakan salah satu upaya untuk memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat.
“Pembangunan kawasan pesisir harus diiringi oleh kesadaran yang kuat dari masyarakat setempat untuk memajukan daerahnya. Untuk itu, perlu penguatan edukasi saat merealisasikan setiap program pembangunan kawasan pesisir, selain mendirikan infrastruktur fisik,” ujarnya saat membahas secara daring program Kampung Bahari Nusantara (KBN) yang digagas oleh TNI AL, Rabu (17/2).
Menteri Trenggono berharap konsep ini bukan hanya pembangunan fisiknya saja, tapi juga pembinaan kepada masyarakat dikuatkan. Ini untuk menambah pengetahuan bagaimana mengolah potensi yang dimiliki menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi. Sekaligus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan lestari.
“Kita akan bergerak cepat, nama kampungnya juga bisa diambil dari nama-nama ikan karena mayoritas masyarakatnya adalah nelayan yang bekerja menangkap ikan,” tandasnya.
