Kementerian Baru Jokowi Disetujui DPR, Siapa yang Digeser?

Jakarta, Gempita.co – Keingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk kementerian baru akhirnya terwujud setelah DPR menyetujuinya. Rapat Paripurna DPR menyetujui penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Nantinya Kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim ini bernama Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi. Hal ini membuka peluang terjadi perombakan atau reshuffle kabinet.

Bacaan Lainnya

Kendari demikian, belum diketahui nasib pejabat terkait di posisi sebelumnya. Sebelumnya Menristek dijabat oleh Bambang Brodjonegoro merangkap Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Adapun, urusan terkait investasi berada di dua lembaga yakni Kementerian Kemaritiman dan Investasi (Kemenmarives) yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dikepalai Bahlil Lahadalia.

Bicara soal penanganan investasi, Indonesia sebenarnya sudah memiliki badan khusus setingkat kementerian yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal. Status Kepala BKPM pun juga setara dengan pejabat menteri. Baca juga: Utang Menggunung, Waskita Berharap Penjualan 9 Jalan Tol

Dilansir dari laman resmi BKPM, Jumat (9/4/2021), lembaga ini merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.

BKPM

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengungkapkan bahwa BKPM akan diubah menjadi Kementerian Investasi.

“Rencananya BKPM akan menjadi Kementerian Investasi ini,” ujarnya dilansir dari Kompas.com.

Kendati demikian, Jodi enggan menjelaskan lebih detail tentang perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi, termasuk terkait fungsi dan penugasan terbarunya. Ia mengatakan agar bertanya langsung dengan pihak BKPM.

Sumber: Berbagai sumber

Pos terkait