Jakarta, Gempita.co-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para menteri dan wakil menteri yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Beberapa di antaranya memang baru menjadi penyelenggara negara.
”Menteri dan Wakil Menteri adalah penyelenggara negara (PN) yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kekayaannya (LHKPN),” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati, di Jakarta, Jumat (25/12/2020).
Ipi menjelaskan, jika sebelumnya para menteri dan wamen yang baru dilantik sudah terdaftar sebagai wajib lapor, maka diwajibkan menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik. LHKPN periodik memiliki batas waktu penyampaian paling lambat 31 Maret 2021 dengan posisi harta per 31 Desember 2020.
Sedangkan untuk menteri dan wamen yang baru diangkat dalam jabatan publik atau dilantik sebagai penyelenggara negara, sambung Ipi, maka wajib setor LHKPN paling lambat tiga bulan setelah dilantik, sesuai dengan Peraturan Komisi (Perkom) KPK. ”Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai amanah pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” ujar Ipi.
