Jakarta, Gempita.co – Demo tolak UU Ciptaker tetap akan dilakukan
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI) ke Istana Negara Jakart.
“Tujuan kami agar Jokowi mengeluarkan Perppu mencabut Omnibus Law Cipta Kerja,” kata Deputi Presiden Bidang Konsolidasi DEN KSBI Surnadi, Senin (12/10).
Surnadi menekankan bahwa beleid Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Klaster ketentuan ketenagakerjaan dalam belied sapu jagad itu mendegradasi hak-hak buruh yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ia menyebutkan 4 hal yang merugikan buruh yaitu sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tanpa batas, alih daya (outsourcing) diperluas tanpa limitasi jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan, serta penurunan besaran pesangon.
Surnadi mengatakan telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi kepada kepolisian pada Jumat lalu (9/10). Dalam suratnya disebutkan aksi akan berlangsung hingga Jumat mendatang dengan lokasi demo di sekitar Istana Negara, Jakarta.
Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menyatakan hal senada. “Saya kira semua buruh akan setuju dengan hal ini. Gugatan kita persiapkan sejak disahkan,” ujarnya.
Meskipun demikian, Elly mengatakan aksi turun ke jalan tetap akan dilakukan mulai hari ini hingga Jumat mendatang. “Aksi turun ke jalan tetap dilakukan di seluruh KSBSI di daerah juga,” katanya.
Banyaknya beda keinginan serikat kaum buruh dalam menyikapi beleid sapu jagad ini membuat Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie terheran. Ia menegaskan presiden tidak akan mengeluarkan Perppu karena beleid ini dibuat atas gagasan Jokowi sendiri.
Mantan Ketua MK tersebut menilai jalan terbaik yang saat ini tersedia hanyalah menempuh upaya hukum ke MK. Di sana mereka bisa adu rasionalitas dan argumentasi.
“Jangan lagi meneruskan ekspresi kemarahan untuk demo dan sebagainya. Kesehatan utamakan,” ia menasihatkan.
