Tanjungpinang,Gempita.co – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagin), menggelar bazar sembako murah yang berlangsung selama dua hari mulai tanggal 04 hingga 05 Mei 2020.
Sembako murah yang disebut-sebut mendapat subsidi dari Pemko Tanjungpinang itu pun mendapat pujian dari sejumlah kalangan.
Namun belakangan justru menuai kritik dari sejumlah pihak. Kritik tajam datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempita yang berkiprah di Provinsi Kepri.
Kabar menyebutkan, subsidi yang diberikan Pemko Tanjungpinang lebih dari separuh harga yang sebenarnya. Namun harga sembako yang digadang-gadang sebesar Rp.123.000 itu ternyata tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya.
Hasil pantauan LSM Gempita di beberapa swalayan di Kota Tanjungpinang, harga tersebut telah digelembungkan. Tujuannya, agar subsidi yang diberikan Pemko terkesan besar.
Sementara itu, bahan pokok yang dikemas dalam satu paket, diantaranya berisi : 30 butir telur, 2 kg tepung, 2 kg gula dan 1 liter minyak goreng.
Total harga versi Disdagin, Rp.123.000 dan disubsidi sebesar Rp.63.000, artinya masyarakat cukup membayar Rp.60.000 saja.
Namun setelah di-cross cek, harga sembako global tersebut di atas, ternyata berbeda dengan harga yang sebenarnya di lapangan.
Menurut penjelasan Ketua LSM Gempita, Yusdianto pihaknya telah melakukan cross cek langsung ke sejumlah swalayan di Kota Tanjungpinang.
“Hal ini kita suarakan agar jangan sampai ada oknum di instansi mana pun di jajaran Pemko Tanjungpinang yang mengambil keuntungan dalam kegiatan bencana Covid-19 ini,” ucap Yanto, Rabu (6/5/2020).
Sebenarnya bukan hanya harga sembako murah saja yang menjadi sorotan LSM Gempita. Tapi juga proses penjualannya yang mengundang kerumunan orang.
Proses penjualan sembako murah yang disalurkan langsung kepada masyarakat melalui kantor kelurahan yang ada di Kota Tanjungpinang itu, disambut antusias masyarakat.
Bahkan, kerumunan massa pun tak terhindari, antara satu dengan yang lainnya tampak saling bersentuhan. Ujung-ujungnya imbauan pemerintah tentang physical distancing pun diabaikan.
