Jakarta, Gempita.co – Pemerintah menargetkan seluruh satuan pendidikan atau sekolah membuka pembelajaran tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran baru, Juli mendatang.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang diumumkan pada Selasa lalu, mengatur sekolah tatap muka akan dimulai secepatnya.
“Sejatinya, SKB 4 Menteri itu meminta sekolah-sekolah yang sudah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka secepat mungkin. Dimulai dari sekarang juga,” kata Menteri Nadiem dalam diskusi virtual, Persiapan Pembelajaran Tatap Muka, Kamis.
Dia juga menuturkan bahwa kementeriannya telah melakukan berbagai upaya untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas tersebut.
Di antaranya kata dia, pemberian prioritas vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik serta pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp52,5 triliun.
“Mau beli masker, mau beli sanitasi, hand sanitizer, mau beli alat-alat kaya termo gun itu sudah diperbolehkan,” jelas dia.
Hingga saat ini, sekitar 550 ribu guru dan tenaga pendidik telah menerima vaksinasi.
Pemerintah menargetkan vaksinasi tenaga pendidikan yang jumlahnya sekitar 5,5 juta rampung pada Juni mendatang.
Lanjut dia, teknis pembelajaran tatap muka ini juga telah diatur agar tidak menimbulkan klaster baru.
Dia menjelaskan, seperti kapasitas dalam ruang kelas hanya boleh 50 persen yaitu 18 orang, wajib melakukan rotasi kehadiran murid yang terbagi minimum dalam dua shift, jarak antar bangku 1,5 meter hingga pemakaian wajib masker.
Selain itu, kata Menteri Nadiem, keputusan pembelajaran tatap muka secara terbatas juga akan diserahkan sepenuhnya kepada orang tua.
“Orang tuanya bebas memilih untuk mengizinkan anaknya tatap muka atau di rumah saja Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), lanjut dia.
Banyak tugas harus diselesaikan
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menilai pemberian vaksinasi kepada guru dan tenaga pendidik belum merata hingga ke pelosok.
Menurut dia, penyelesaian program vaksinasi penting saat pemerintah akan membuka seluruh sekolah untuk pembelajaran tatap muka terbatas.
“Pastikan dulu vaksinnya, dari mulai guru, tenaga pendidik hingga tukang kebun vaksin dulu, jangan sampai pilih-pilih,” kata Unifah saat dihubungi Anadolu Agency.
Selain itu, menurut dia pemerintah juga harus menentukan kurikulum darurat saat pembelajaran tatap muka terbatas.
Sebab para murid akan kebingungan saat menjalankan pembelajaran yang akan dibagi dalam beberapa kloter ini, ujar dia.
“Harus ada kurikulum daruratnya, Kalo tidak nanti bingung anak-anak. Sekolahnya cuma 3 hari dalam seminggu, seperti apa kira-kira pembelajarannya,” ujar Unifah.
Tak hanya pembelajaran tatap muka, dia menuturkan yang tak kalah penting juga pemerintah tetap memperhatikan para siswa yang tidak memiliki akses internet untuk melakukan PJJ.
“Semua itu perlu ada panduan, pedoman, petunjuk, ada bahan ajar, dan ada kontrolnya,” terang Unifah.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan sekolah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka pada Januari lalu.
Namun kewenangan penuh izin pembelajaran sekolah tatap muka diberikan kepada pemerintah daerah dengan catatan tetap harus menekan laju penyebaran Covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan.
Meski pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh, kebijakan ini tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/ kantor Kementerian Agama, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka.
Sumber: anadolu agency
