Jakarta, Gempita.co – Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik meskipun saat ini Indonesia dan negara lain di dunia belum lepas dari jeratan pandemi Covid-19.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, pertumbuhan ekonomi mulai membaik dari minus 2,19 di Q4-2020 menjadi minus 0,74 di Q1-2021.
“Hal ini ditopang dari berbagai stimulus terutama belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga yang semakin membaik,” tegas Teten Masduki, dalam Webinar HR Academy, UMKM Fast Track untuk Peluang Ekspor Masuk Pasar Mesir, di Jakarta, Selasa (15/6/2021).
Hadir dalam kesempatan tersebut Dubes RI untuk Mesir Lutfi Rauf dan Atase Pertambangan Kedutaan Besar Indonesia di Kairo Firman Adi Purwanto.
Menurut Teten, hasil survei BRI Micro & SME Indeks (BMSI Q1-2021), Indeks Kepercayaan Pelaku UMKM kepada Pemerintah (IKP) terus meningkat dari 126,8 di Q3 2020 menjadi 136,3 di Q4 2020.
“Pelaku UMKM optimistis dan yakin Pemerintah mampu menangani dampak Covid-19 dengan baik. Saya kira IKP sudah pas dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional,” katanya.
Teten mengatakan, digitalisasi harus mampu meningkatkan ekspor produk UMKM ke pasar dunia, terutama ke Mesir. Menurutnya, kontribusi ekspor UMKM masih tergolong rendah, yaitu 14 persen, dibanding beberapa negara lainnya seperti Singapura 41 persen, Thailand 29 persen, atau Tiongkok yang mencapai 60 persen.
“Pada tahun 2024, Pemerintah menargetkan kontribusi ekspor UMKM akan meningkat menjadi 21,6 persen,” ujarnya.
Sayangnya, kata MenkopUKM, statistik e-commerce 2020 (BPS) menunjukkan hanya 4,68 persen usaha e-commerce melakukan ekspor, 54,01 persennya adalah usaha di sektor perdagangan besar dan eceran, bukan sektor produktif.
Untuk itu, Teten membeberkan 3 strategi utama yang akan dan sedang dilakukan untuk meningkatkan ekspor UMKM. Pertama, penguatan database, pemetaan potensi produk maupun pasar melalui Basis Data Tunggal UMKM, preferensi pasar di negara tujuan, jaringan distribusi dan gudang di luar negeri, serta affirmative-action penurunan tarif di negara tujuan dan memperluas kerja sama dagang luar negeri.
“Butuh peran aktif Kemenlu, KBI/KJRI, Atase Perdagangan dan ITPC, BKPM, serta beberapa inkubasi ekspor swasta yang sudah kuat,” kata Teten.
Kedua, peningkatan kualitas SDM dan produk melalui program pendidikan dan pelatihan, sekolah ekspor (target 500 ribu eksportir), standardisasi dan sertifikasi, dan factory sharing.
“Kami telah membuka pendaftaran bagi UKM yang memenuhi syarat untuk sertifikasi ISO, HACCP, SNI, Organik, FSSC/BRC, dan SVLK,” ujar Teten pula.
Selain itu, bersama Bappenas, tahun ini Kemenkop UKM akan melakukan pilot project factory sharing di lima provinsi, dengan rencana awal FS untuk komoditas rotan (Jateng), FS untuk komoditas kelapa (Sulut), FS untuk komoditas sapi (NTT), FS untuk komoditas nilam (Aceh), dan FS untuk komoditas biofarmaka (Kaltim).
Ketiga, kemudahan pembiayaan. Skema pembiayaan UKM untuk ekspor terus dipermudah di antaranya melalui kerja sama dengan beberapa sumber pembiayaan ekspor seperti LPEI/KURBE, LPDB-KUMKM, perbankan/himbara, dan skema alternatif lainnya: crowd funding, modal ventura, dan CSR.
“Skema KUR sebagaimana arahan Presiden terbaru dapat dimanfaatkan: plafon KUR dari sebelumnya maksimum Rp500 juta naik menjadi Rp20 miliar. Dan, KUR tanpa agunan naik dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta,” tambahnya.
Teten menjelaskan, komoditas ekspor terbesar dari Indonesia ke Mesir berdasarkan data International Trade Center 2021 adalah minyak sawit nilai aktual 609 juta USD dengan potensi 876,8 juta USD, kopi (green beans) nilai aktual 54,7 juta USD, kayu lapis/laminasi nilai aktual 6,4 juta USD dengan potensi 32,9 juta USD, kelapa kering nilai aktual 5,4 juta USD dengan potensi 28,2 juta USD, minyak cokat nilai aktual 5,4 juta USD dengan potensi 13,8 juta USD, dan tuna kering/diawetkan nilai aktual 3,3 juta USD dengan potensi 23,2 juta USD.
“Dengan data di atas, masih besar peluang dan potensi yang bisa kita maksimalkan untuk masuk pasar Mesir,” tegasnya.
Digitalisasi UMKM
Teten menjelaskan, salah satu cara Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mampu bertahan di masa pendemi adalah dengan digitalisasi. Menurutnya, selama pandemi, terdapat 38 persen pengguna internet baru dengan rata-rata waktu online per harinya 4,3-4,7 jam/orang (Riset Google, Temasek, Bain, 2020). Bahkan, World Bank menyebutkan, 80 persen UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik.
Mantan Kepal Staf Kepresidenan iti menegaskan, Kemenkop UKM akan terus mendorong UMKM Go-Digital dengan 2 pendekatan, yaitu, pertama melalui peningkatan literasi digital, kapasitas dan kualitas usaha.
“Digitalisasi tidak hanya dalam memperluas pasar namun juga di dalam proses bisnisnya, melalui penguatan database (basis data tunggal), peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan Kawasan/klaster Terpadu UMKM (factory sharing),” ujarnya.
Kedua, kata Teten, perluasan pasar digital melalui Kampanye BBI, On-boarding platform pengadaan barang & jasa (LKPP, PaDI), Live Shopping, dan Sistem Informasi Ekspor UMKM.
“Untuk onboarding UMKM, telah bertambah 5 juta UMKM atau total 13,7 juta UMKM sudah terhubung dengan ekosistem digital (21 persen total populasi UMKM),” tandasnya.
