Polarisasi dan Politik Identitas Masih Terjadi, Gerakan Milenial Untuk Bangsa Dibentuk

Gempita.co-Ketua Garuda Nusantara, Aji Jaya Bintara mengungkapkan berdasarkan pengamatannya selama 15 tahun masih terjadi polarisasi di panggung politik.

Hal itu berimbas kurang diperhatikannya kaum milenial yang notabene sebagai aset masa depan bangsa Indonesia.

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

” 15 tahun keliling Indonesia melihat kondisi parah pasca Pilpres. Saya melihat polarisasi dan politik identitas semakin kental. Saya prihatin dan terpanggil,” kata Aji dalam jumpa pers di Bilangan Kuningan, Jakarta, Jumat (17/2/2023).

“Milenial masih kurang diperhatikan, padahal milenial menentukan arah direktori bangsa,” jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, ia pun membentuk sebuah wadah sebagai tempat aspirasi bagi seluruh kalangan milenial dengan nama Gerakan Milenial untuk Bangsa.

Adapun organisasi tersebut akan dideklarasikan dengan tema Sarasehan Nusantara di Surabaya, Jawa Timur, Maret mendatang. Aji menegaskan, tujuan wadah tersebut cukup jelas yakni pernyataan sikap dalam bentuk manifesto.

“Ini akan menjadi gerakan dari milenial dalam Sarasehan Nusantara. Disana akan ada berbagai lapisan, mulai dari santri, pelaku olahraga, pengusaha dan buruh milenial,” terangnya.

Selain itu, kata Aji Komunitas Milenial Nusantara, yakni Garuda Nusantara juga menerbitkan delapan manifesto sebagai pakem bagi Indonesia agar kedepan mempunyai pemimpin yang mampu menyatukan bangsa.

Menurut dia, manifesto diterbitkan sebagai bentuk perhatian khusus gerakan milenial untuk bangsa.

Berikut 8 Manifesto Garuda Nusantara:
1. Karakter berbasis perilaku bermoral, beretika, dan berkebangsaan.
2. Kompetensi berbasis keahlian, intelektual, dan kemampuan dialektika logis dan rasional.
3. Komitmen terhadap gerakan dan tindakan positif, progresif, dan inovatif.
4. Konektivitas berbasis daya saing dan pertahanan semesta generasi dalam lingkup komunitas global.
5. Kemandirian hakikat generasi pemberani, pemenang, dan pecinta damai.
6. Kedaulatan alam berpikir, tindakan, dan kekuatan berkuasa yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan kemakmuran.
7. Kelestarian ekologi ideologi, kebudayaan lokal, dan keunikan masyarakat madani.
8. Keberlanjutan visi nasional, strategi negara, dan sistematika kebangsaan kepada generasi selanjutnya.

 

Kemenkumham Bali

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali