Jakarta, Gempita.co – Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) BMKG 2021, dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus memberikan sejumlah arahannya kepada BMKG terkait penanganan bencana.
Sambutan yang disampaikan secara virtual itu dapat disaksikan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis.
Presiden mengingatkan risiko tinggi bencana di Indonesia, bahkan frekuensi dan intensitasnya juga terus meningkat. Terkadang Indonesia mengalami multi bencana dalam waktu yang bersamaan.
“Gempa bumi misalnya, pada kurun waktu tahun 2008-2016 rata-rata 5.000 sampai 6.000 kali dalam satu tahun. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 7.169 kali, dan pada tahun 2019 jumlahnya meningkat signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali,” ujar Jokowi.
Hal serupa juga terjadi pada cuaca ekstrem dan siklon tropis. Jokowi mengatakan frekuensi durasi dan intensitas cuaca ekstrem dan siklon tropis di Indonesia juga meningkat signifikan.
Kapasitas Manajemen Penanggulangan Bencana
Dengan melihat data terjadinya bencana itu, Presiden Joko Widodo meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana untuk meningkatkan ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.
“Tingkatkan kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana, terutama di tingkat daerah,” kata Presiden.
Presiden menyampaikan kelurahan/desa hingga provinsi harus memiliki desain manajemen penanggulangan bencana yang jelas, yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat sejak fase prabencana, tanggap darurat dan pasca-bencana.
“Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terjadi bencana kita sudah sangat siap dan bekerja dengan cepat,” kata Presiden.
Kepala Negara juga meminta dilakukannya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat terutama masyarakat di wilayah rawan bencana.
Menurut Presiden kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat terhadap ancaman bencana perlu terus ditingkatkan. Daya kesiagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat.
Peringatan Dini Harus Lebih Cepat dan Akurat
Presiden Joko Widodo meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk meningkatkan adaptasi teknologi agar observasi, analisis, prediksi dan peringatan dini yang disampaikan dapat lebih cepat dan akurat.
“Tingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat,” kata Presiden Jokowi secara virtual dalam Rapat Koordinasi dan Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) BMKG yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Presiden mendorong BMKG untuk terus memberikan layanan yang disertai inovasi-inovasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru.
“Agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi,” katanya.
Peringatan yang dikeluarkan BMKG, kata Presiden, juga harus menjadi rujukan pengambilan keputusan jajaran pemerintah di berbagai sektor.
“Informasi BMKG seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa dan kualitas udara harus jadi perhatian dan acuan berbagai sektor dalam menyusun kebijakan,” katanya.
BMKG, kata Presiden, harus mampu memberikan layanan yang akurat dan dapat diperoleh dengan cepat dan mudah sehingga jajaran pemerintah pusat dan daerah dapat mengambil rujukan informasi dari BMKG untuk merencanakan kebijakan dan pembangunan.
4 Arahan Jokowi kepada BMKG
1. Layanan BMKG harus disertai dengan inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru. BMKG harus meningkatkan adaptasi teknologi untuk observasi analisis prediksi dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat agar Indonesia lebih mampu meminimalkan risiko yang harus dihadapi
2. Peringatan BMKG harus bisa dan harus digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan pemerintah di berbagai sektor informasi dari BMKG, seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa dan kualitas udara harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan. Kebijakan nasional dan daerah harus betul-betul sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana. BMKG
3. BMKG harus terus meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana. Terutama di tingkat daerah, dari tingkat kelurahan/desa, hingga provinsi harus ada desain manajemen yang jelas yang melibatkan pemerintah swasta dan masyarakat sejak fase prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Manajemen ini perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terjadi bencana Indonesia sudah sangat siap langsung bekerja dengan cepat.
4. BMKG harus melakukan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, terutama masyarakat di wilayah yang rawan bencana. Kesiagaan dan ketangguhan masyarakat atas ancaman bencana perlu terus ditingkatkan. Budaya kesiagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat, memanfaatkan juga kearifan lokal yang sudah ada dalam masyarakat untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana.
