Tanjungpinang, Gempita.co-Aktifitas pengerjaan Proyek Gurindam 12 Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (17/3/2020), dihentikan warga Teluk Keriting. Penghentian aktifitas penimbunan yang dilakukan oleh warga ini lantaran pemerintah tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dan dijanjikan.
“Gak usah pura-pura kaget atau pura-pura panik kalau warga Teluk Keriting menghentikan proyek tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Pemerintah sudah tahu sebenarnya apa penyebab aktivitas penimbunan dihentikan warga,” ujar Yusdianto, Ketua DPW LSM Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita) Provinsi Kepri, (17/3/2020).
Menurut Yusdianto, hingga saat ini apa yang dijanjikan kepada warga tidak kunjung ada penyelesaiannya. Terkesan pemerintah cuek akan hal ini.
“Makanya warga gerah dan menghentikan aktivitas penimbunan tersebut.Apalagi setelah saya membaca di beberapa media sosial penimbunan tidak sesuai dengan perencanaan,” ungkapnya.
“Apapun alasan dalam pengerjaan suatu proyek itu seharusnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu ke warga bilamana ada perubahan.” sambung pria kelahiran Indragiri Hilir (Inhil) ini.
Hal yang menjadi pertanyaan, lanjutnya, apakah pemerintah akan datang kembali ke Warga Teluk Keriting?. Sementara apa yang disepakati bersama sebelumnya saja belum terealisasi.
“Ada 11 item pengerjaan proyek Gurindam 12 oleh pemerintah, tapi yang terlaksana hingga saat ini, sudah menjadi “rahasia umum”, dan bahan pembicaraan di warung kopi,” tuturnya.
Salah besar, kata dia, kalau pemerintah menganggap warga Teluk Keriting tidak memantau semua aktifitas pengerjaan yang dilakukan. “Contohnya saja, adanya beberapa perubahan pengerjaan proyek penimbunan yang dilaksanakan bisa diketahui warga,” ungkapnya.
“Kita minta keseriusan pemerintah menanggapi terkait hal ini. Jangan sampai pemerintah kebakaran jenggot bilamana kesepakatan sebelumnya belum terlaksana,” tambah Yusdianto.
Ia juga mengungkapkan, tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan untuk pengerjaan proyek Gurindam 12. “Ini bukan proyek kacangan. Bila diperlukan kembali didudukkan bersama. Jangan jadi pembiaran pemerintah,” tutup Yusdianto.
