Gempita.co- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memanggil direksi BPJS Kesehatan terkait dugaan kebocoran data. Langkah ini diambil sebagai bentuk proses investigasi lebih mendalam.
Investigasi sendiri telah dilakukan. Kemudian, Kominfo menyebut data tersebut diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan.
“Hari ini, Jumat (21/05/2021). Kementerian Kominfo melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor untuk proses investigasi secara lebih mendalam sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019,” kata Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi dikutip dari laman resmi kementerian, Jumat (21/5/2021).
Kominfo juga telah melakukan sejumlah antisipasi untuk mencegah penyabaran data lebih luas. Cara yang dilakukan ialah memutus akses terhadap tautan untuk mengunduh data tersebut.
Berikut sejumlah informasi yang telah terungkap sejauh ini:
1. Diduga Kuat Data BPJS Kesehatan
Dia menjelaskan sampel data pribadi yang beredar telah diinvestigasi sejak 20 Mei 2021. Investigasi menemukan bahwa akun bernama Kotz menjual data pribadi di Raid Forums. Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi (reseller).
Dijelaskan bahwa data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data.
“Kementerian Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada struktur data yang terdiri dari Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan,” lanjutnya.
2. Segera Putus Akses Penyebaran Data
Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut.
“Terdapat 3 tautan yang terindetifikasi yakni bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Sampai saat ini tautan di bayfiles.com dan mega.nz telah dilakukan takedown, sedangkan anonfiles.com masih terus diupayakan untuk pemutusan akses segera,” tuturnya.
3. DJSN Minta Investigasi Secepatnya
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) masih menunggu hasil resmi investigasi dari BPJS Kesehatan. DJSN mengharapkan BPJS Kesehatan bisa bekerja secepatnya agar bisa segera menyampaikan hasil investigasinya.
Walaupun secara karakteristik data yang tersebar diduga keras data BPJS Kesehatan, menurut anggota DJSN, Muttaqien tetap harus ada pembuktian terlebih dahulu, mengingat kepesertaan BPJS Kesehatan sekarang baru mencapai 223 juta atau 82,6% jumlah penduduk, belum mencapai 279 juta.
Diketahui, data pribadi penduduk Indonesia yang diduga telah bocor dan dijual secara online di forum hacker Raid Forums berjumlah 279 juta. Informasi pribadi dalam kebocoran data itu meliputi NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama, alamat, nomor telepon, bahkan kabarnya juga nilai gaji.
“Jadi, kami di DJSN masih menunggu secara resmi hasil investigasi yang sedang dilakukan oleh BPJS Kesehatan,” tambah Muttaqien.
