Gempita.co – Pemberlakuan sanksi tegas bagi pejabat negara yang gemar mengimpor barang, dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel.
“Harus ada langkah konkret untuk diwujudkan dan harus ada sanksi tegas bagi pejabat yang tidak melaksanakannya,” tegas Gobel di Jakarta, Sabtu (26/3/2022).
“Dan yang tak kalah penting adalah harus menjadi bagian dari proses audit di BPK dan BPKP serta kemudahan masuk dalam e-katalog oleh LKPP,” lanjutnya.
Pernyataan itu dia sampaikan sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin pejabat negara lebih berpihak terhadap produk lokal.
Gobel mengatakan, Jokowi sudah beberapa kali mengingatkan agar para pejabat negara tidak berpihak pada produk impor.
Bahkan, kata dia, Jokowi sudah mengeluarkan peraturan pemerintah yang meregulasi tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk mengatur pemihakan terhadap produk dalam negeri.
Gobel mengaku dirinya sudah berkali-kali mengingatkan tentang keharusan pemihakan terhadap produk dalam negeri.
“Jangan malah untuk impor, memperkaya negara lain, dan menyejahterakan buruh negara lain. Ini benar-benar mengkhianati amanat Pembukaan UUD 1945,” tukasnya.
