“Pemerintah Pusat punya Bulog, harusnya seluruh pengadaan untuk sembako, sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Itemnya A, B, C, D dengan nilai sekian, semuanya tidak menggunakan rekanan karena darurat, tinggal Bulog memberikan barangnya, Pemda tinggal membayar,”
Tegal, Gempita.co – Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono bersyukur wilayahnya saat ini sudah zero Covid-19 dan berhasil mencapai zona hijau. Sebagai kota yang pertama kali menjalankan local lockdown dan karantina wilayah, Dedy Yon menyayangkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dicanangkan Presiden tidak dilakukan serentak di seluruh Indonesia.
“Jika seluruh Indonesia menjalankan PSBB secara serentak, maka selain bisa secepatnya memulihkan ekonomi juga dapat berhemat anggaran penanganan Pandemi Covid-19,” kata Dedy Yon, saat menyampaikan kata sambutan acara kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Selasa (7/7/2020).
Menurut Dedy, jika lebih cepat mengaplikasikannya dengan baik tentu hasilnya akan baik. Pertama, bagaimana PSBB itu dapat berlangsung serentak. Namun, kenyataannya di Kabupaten/Kota itu tidak bisa kompak.
“Jika PSBB di seluruh Indonesia dilakukan bersama tahap pertama tanggal 1 – 14, maka daerah yang sudah bagus dapat mengevaluasi selama tiga hari dan sudah bisa dilakukan new normal,” katanya.
“Tahap kedua PSBB lagi yang sudah bagus nanti sudah new normal. Hingga nanti yang ketiga dan keempat terakhir Depok, Semarang, Surabaya mungkin cepat selesai,” sambung Dedy.
Kemudian yang kedua, kata Wali Kota, agar dapat hemat dalam memberikan bantuan melalui jaring sosial, Pemerintah Pusat dapat menggunakan Bulog.
“Pemerintah Pusat punya Bulog, harusnya seluruh pengadaan untuk sembako, sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Itemnya A, B, C, D dengan nilai sekian, semuanya tidak menggunakan rekanan karena darurat, tinggal Bulog memberikan barangnya, Pemda tinggal membayar,” sebut Dedy.
APD
Sedangkan yang ketiga, lanjut dia, pengadaan alat APD yang disetujui rekomendasi WHO atau IDI dilakukan dengan item yang sama.
“Semua barangnya atau itemnya sama, baru TNI-POLRI menjalankan operasi penegakkan dispilin mendukung protokol kesehatan mereka menjaga pabrik-pabrik seluruh Indonesia. Kemudian Pemda dikirim baru Pemda membayar,” jelas Wali Kota.
“APD dengan jenis yang sama, barang yang sama, mutu yang sama, tapi harganya beda-beda. Kota Tegal memberi contoh, bahwa kita pembelian sembako dan APD harganya paling rendah untuk memberikan contoh pemerintah seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Hadir dalam kunjungan tersebut, jajaran Kementerian KKP, anggota DPR-RI, DPD-RI, dan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.
