Jakarta, Gempita,co – Gaji dan tunjangan anggota DPRD hingga Rp 8 miliar dalam rancangan anggaran Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI 2021 mendapat penolakan.
Petisi berjudul ‘Tolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD’ telah diteken lebih dari 2.100 orang hingga Jumat (4/12) pukul 15.00 WIB ini. Petisi Miraj Yusuf dimulai Kamis kemarin dan menargetkan 2.500 partisipan.
Miraj mengatakan petisi ditujukan kepada DPRD serta Pemprov DKI Jakarta setelah dibuat kaget dengan kenaikan pendapatan per anggota DPRD dari Rp 2,7 miliar per tahun menjadi Rp 8,38 miliar.
“Untuk anggota sebanyak 106 orang sedikitnya dihabiskan anggaran Rp 1 triliun,” katanya.
Padahal, saat ini, sebagian besar warga tengah terpuruk akibat pandemi. “Kenaikan gaji dan tunjangan itu menggunakan uang pajak rakyat. Kami sebagai rakyat tidak ikhlas uang itu dipakai memperkaya diri anggota dewan,” ujarnya.
Peningkatan anggaran ini juga ditolak politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman melalui petisi ‘Gagalkan Kenaikan Gaji DPRD DKI’. Petisi yang dibuat Jumat tadi, hingga sore ini sudah didukung 746 orang.
Penandatangan pembuat petisi tampak antara lain Ayu Utami, Olga Lydia, Ananda Sukarlan, Goenawan Mohamad, Grace Natalie, Abdillah Toha, Saiful Mujani, Tsamara Amany, Sarwono Kusumaadmaja, Yudi Latif, Christine Hakim, dan banyak nama pesohor lainnya.
Selama ini anggota DPRD DKI Jakarta mendapat penghasilan setelah dipotong pajak mencapai Rp 111 juta per bulan. Dengan anggara baru Rp 888 miliar bagi 196 anggota tersebut berarti tiap anggota akan mendapat Rp 8,3 miliar setahun alias Rp 689 juta per bulan
Usulan kenaikan pendapatan tersebut, menurut Peneliti dan Koordinator Bidang Legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, sebagai penyalahgunaan wewenang.
“DPRD memang tak punya kepedulian nyata terhadap situasi nyata warga DKI,” Lucius menegaskan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RKT DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan kenaikan gaji tersebut seiring dengan peningkatan anggaran RKT. Namun ia memba tah gaji anggota menjadi hampir Rp 700 juta per bulan.
Sumber: Berbagai Sumber
