Gempita.co- Vaksin Nusantara dikabarkan sudah dipesan oleh Turki sebanyak 5 juta dosis. Sebelumnya, vaksin ini menjadi polemik karena dianggap tidak mampu menyaingi vaksin negeri lain.
Perlu diketahui, vaksin ini merupakan gagasan dari Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K). Dengan adanya pemesanan vaksin oleh Turki membuat vaksin tersebut tidak diragukan lagi.
Menurut Prof drh Chairul Anwar Nidom dalam kanal Youtube Siti Fadilah, menyatakan bahwa ia salut terhadap ide yang dibuat oleh Dr Terawan.
“Saya terus terang salut dengan Pak Terawan yang mencetuskan ide itu,” ujarnya.
“Bisa membelokkan dendritik sel yang untuk kanker digunakan untuk infeksi virus. Itu hebat benar,” ujarnya.
Vaksin Nusantara ini sudah dilakukan uji coba oleh Dahlan Iskan sebagai pemimpin.
Dan dengan bantuan Ketua Riset Corona dan Formulasi, mereka mengambil serumnya selama 17 hari setelah melakukan vaksin Nusantara di Surabaya.
Hasil mencengangkan pun tak terelakkan lagi, hasilnya pun sangat memuaskan.
“Hasilnya mencengangkan, seluruhnya punya daya protektif walaupun titer antibodi itu berada di garis minim,” ujarnya.
“Bisa dibayangkan kalau vaksin konvensional pada 17 hari setelah vaksinasi tidak akan muncul apa-apa, semuanya,” terangnya.
Vaksin yang lain harus lengkap dosis, namun berbeda dengan vaksin Nusantara yang langsung muncul produktivitasnya.
Melihat potensi yang dimiliki oleh Vaksin Nusantara, -Amirsyah Tambunan selaku sekretaris jenderal (sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan apresiasi atas ikhtiar anak bangsa dalam memenuhi kebutuhan vaksin untuk mengatasi Pandemi Covid 19.
Amirsyah mengaku telah mengkonfirmasi berita terkait Turki pesan vaksin Nusantara buatan Indonesia. Menurut dia, vaksin Nusantara buatan Indonesia akan dipesan negara Turki sebanyak 5,2 juta dosis benar adanya.
“Sekali lagi saya memberikan apresiasi Vaksin Nusantara yang digagas dr Terawan Agus Putranto dan Guru Besar Ilmu Biokimia dan Biologi Molekular Unair Prof drh Chairul Anwar dan Siti Fadilah Supari,” kata Sekjen MUI.
Secara pribadi lanjut Buya Amirsyah ia mengucapkan syukur Alhamdulillah bahwa dr Terawan sang pencetus ide itu, bisa membelokkan dendritik sel yang untuk kanker digunakan untuk infeksi.”Ini yang patut kita syukuri bahwa para ahli kita dapat membuat vaksin sendiri.”
Amirsyah juga memberikan penghargaan atas dukungan para ahli seperti Guru Besar Ilmu Biokimia dan Biologi Molekular Unair. Ia berharap Vaksin Nusantara sebagai solusi tepat, untuk Pandemi Covid-19
Menurut Buya Amirsyah, salah satu langkah yang dilakukan para ahli adalah telah melakukan riset terhadap titer antibodi tenaga kesehatan yang sudah divaksin menggunakan vaksin.
Sebelumnya, Organisasi kesehatan dunia atau WHO, telah mengakui Vaksin Nusantara yang digagas dr Terawan Agus Putranto.
Diakui dan dipesan oleh negara lain, Vaksin Nusantara bisa menjadi langkah cepat untuk vaksinasi nasional. Seperti yang diketahui, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah memperluas cakupan vaksinasi Covis-19 seiring penerapan syarat sertifikat vaksin bagi masyarakat untuk mengakses tempat-tempat umum.
Puan mengingatkan, jangan sampai masyarakat terhalang untuk dapat mengakses tempat umum lantaran belum divaksinasi karena keterbatasan vaksin di daerah mereka tinggal.
“Kalau pemerintah ingin menerapkan syarat sertifikat vaksin, cakupan vaksinasi juga harus terus diperluas. Jangan sampai ada warga yang belum divaksin karena alasan kuota vaksin di wilayahnya terbatas, jadi terhalang untuk mengakses tempat umum,” kata Puan.
Ia melanjutkan, masih banyak daerah PPKM Level 4 dengan cakupan vaksinasi yang terbilang rendah. Menurut dia, hal itu membuat penerapan syarat sertifikat vaksin untuk mengakses tempat umum di wilayah tersebut menjadi problematis, misalnya jika ada warga yang tak bisa beribadah di rumah ibadah akibat tak punya vaksinasi.
“Jadi jangan sampai warga merasa tidak mendapat keadilan karena tidak bisa beribadah, lantaran tidak punya sertifikat vaksin. Padahal, dia belum divaksinasi bukan karena tidak mau, tetapi karena vaksin di daerahnya terbatas,” kata Puan.
Selain itu, Puan menuturkan, angka kematian akibat COVID-19 yang tinggi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah.
“Pemerintah harus bisa menekan kasus kematian akibat COVID-19 yang masih tinggi. Ini harus jadi bahan evaluasi pelaksanaan PPKM,” ujar eks Menko PMK ini.
Lebih lanjut, Puan juga menyinggung data Satgas COVID-19 pekan lalu mengenai 9 provinsi yang masih menunjukkan peningkatan kasus mingguan. Sebanyak 9 provinsi itu adalah Jawa Tengah, Bali, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Maluku, dan Jambi.
