Gempita.co – Mengajak Generasi Z (Gen Z) untuk menolak kampanye tolak politik uang, dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mudah.
“Walaupun, Gen Z mulai dilirik, (pasti mereka butuh) buat bayar token listrik, kuota buat main game. Kita coba agar sadar dalam hal ini,” ucap Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana dalan sambutannya di acara launching kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’ di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7/2023).
Sebanyak 95,5 persen masyarakat memilih caleg, cakada, dan capres yang royal bagi-bagi duit. Pernyataan itu, diungkap oleh KPK merujuk pada data survei lembaganya pada 2018 lalu.
Untuk itu, KPK mengajak Gen Z terus mengkampanyekan ‘Hajar Serangan Fajar’ di media sosial. Lembaga antirasuah itu menyadari, Gen Z mendominasi suara Pemilu 2024.
Tidak hanya itu, Wawan mengatakan, hasil kajian LIPI menyebutkan 47 persen lebih masyarakat membenarkan terjadinya politik uang. “(Kemudian) 46 persenan menyarakat (menilai) wajar politik uang (terjadi di pemilu),” ucap Wawan dikutip RRI.
