Gempita.co – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak seluruh komponen masyarakat meneruskan tren penurunan angka kasus Covid-19 di DKI Jakarta setelah pemerintah menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan penyesuaian.
“Mari kita semua, pemerintah dan masyarakat, teruskan apa yang sudah kita kerjakan selama satu bulan ini. Karena selama satu bulan ini, kita sama-sama meningkatkan keseriusan dalam protokol kesehatan,” ujar Anies saat meninjau lokasi isolasi terkendali asrama Universitas Bunda Mulia (UBM Housing) di Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (3/8).
Pada saat ini, kata Anies, angka keterisian tempat tidur isolasi di Rumah Sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR) sekitar 56 persen, kemudian keterisian ruangan unit rawat intensif atau Intensive Care Unit (ICU) mencapai 79 persen.
Menurut Anies, angka tersebut sudah jauh lebih rendah dibanding pertengahan Juli, karena saat itu DKI Jakarta memiliki angka BOR sekitar 94-95 persen. “Sekarang turun sudah jadi 56 persen, kemudian ICU juga sudah turun jadi 79 persen,” ujar Anies.
Ini artinya, menurut Anies, kasus aktif di Jakarta memang sudah semakin rendah. Kalau dilihat angkanya pada 16 Juli lalu terdapat 113.000 kasus aktif, namun saat ini tercatat sebanyak 16.000 kasus aktif atau menurun hampir 100.000 kasus.
“Jadi itu dijaga maskernya, jaga jaraknya, mobilitasnya, itu harus terus diteruskan. Yang kedua, adalah mari kita teruskan vaksinasinya,” tutur Anies.
Saat ini, sudah ada sekitar 7,8 juta orang warga Ibu Kota sudah mendapat vaksin. Anies mengatakan vaksinasi mampu menurunkan risiko terpapar Covid-19 dengan gejala berat.
Namun, Anies meminta masyarakat jangan merasa puas atau berpikir pandemi Covid-19 ini sudah selesai. Karena setiap hari, masih ada 3.000 orang baru yang kena Covid-19. “Jadi selama masih ada 3 ribuan orang kena, berarti masih ada masalah,” ungkap Anies.
Lalu yang terakhir, tingkat positivity rate di Provinsi DKI Jakarta turun menjadi 13 persen dari sekitar 45 persen. Apabila DKI mau masuk wilayah aman, positivity rate itu harus di bawah lima persen.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meyakini bahwa sistem digitalisasi kode batang dua dimensi atau Quick Response Code (QR Code) pada sertifikat vaksinasi Covid-19 tak dapat dipalsukan. “InsyaAllah sertifikat tidak bisa dipalsukan, kan ada QR Code, jadi tak bisa dipalsukan,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa.
Pasalnya, kata Riza, dengan teknologi QR Code, sertifikat sudah terintegrasi dengan sistem digital Pemerintah Provinsi DKI dan Kemenkes pada aplikasi “Peduli Lindungi”.
