Gempita.co- Kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang merubah sejumlah nama jalan dengan nama tokoh Betawi, ternyata banyak dikeluhkan warga. Para politisi Kebon Sirih pun mendorong agar dibentuk panitia khusus (khusus) untuk membuka tabir atas polemik perubahan nama jalan tersebut.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono membenarkan, kalau usulan pembentukan pansus tersebut mengemuka di kalangan anggota DPRD DKI Jakarta.
“Ada usulan kawan-kawan kalau polemik perubahan nama jalan di pansuskan saja. Jadi ini baru sebatas usulan kawan-kawan dalam rapat,”ujar Mujiyono dalam keterangannya kepada IPOL.id
Mujiyono mengaku, tak hanya dirinya bahkan teman-temannya sesama anggota dewan banyak menerima keluhan dari warga, terkait kebijakan perubahan sejumlah nama jalan tersebut.
Sebab, kata Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta ini, perubahan itu berimbas pada pengurusan dokumen mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Induk Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK) maupun dokumen kependudukan lainnya.
“Kalau semuanya sudah sepakat, usulan pembentukan pansus tersebut bakal direkomendasikan kepada Pimpinan dewan,”tegasnya.
“Kami khawatir, katanya ini baru tahap awal pergantian nama jalan tersebut. Tahap berikutnya katanya akan ada banyak nama jalan yang akan diganti,” jelasnya.
Terpisah, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono juga mendukung pembentukan pansus tersebut. Menurutnya kebijakan itu justru merepotkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
“Kita harus cari tau dulu pangkalnya. Dukcapil ini hanya akibat, itu persoalannya. Makanya tidak tuntas persoalan, jadi persoalan ini yang bisa menuntaskan hanya pansus kalau nggak pansus nggak tuntas,”pungkasnya.
