Jakarta,Gempita.co – Kebijakan pemerintah pusat yang cenderung membingungkan masyarakat, akhirnya direspon Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi mengingatkan setiap unsur pemerintah untuk satu garis komando dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Muhyiddin melihat saat ini terjadi kesimpangsiuran informasi berbagai kebijakan dalam menanggulangi COVID-19.
“Pimpinan harian MUI meminta ke pemerintah agar punya satu garis komando yang jelas dalam memutus mata rantai penularan,” kata Muhyiddin dalam telekonferensi di Jakarta, Rabu (20/5/2020).
Menurutnya, perbedaan pendapat di antara pejabat publik terkait PSBB memicu kegamangan masyarakat mengenai kebijakan yang hampir serupa dengan lockdown atau penguncian wilayah.
Muhyiddin mendesak pemerintah tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan ambigu yang justru membuat masyarakat semakin bingung.
Waketum MUI ini juga meminta pemerintah secara arif dalam membuat dan menerapkan kebijakan berorientasi pada keselamatan jiwa dan raga bangsa Indonesia daripada sekadar menyelamatkan ekonomi.
“Kita tahu semua kebijakan ambigu di sektor transportasi publik itu, nampaknya pemerintah ingin membantu pengusaha transportasi agar tidak terlalu besar kerugian,” katanya.
Muhyiddin berharap kebijakan yang memicu ambiguitas itu agar dikurangi, sehingga tidak menjadi masalah di kalangan akar rumput.
