Gempita.co – Setidaknya ada delapan titik rawan korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merujuk pada hasil survei penilaian integritas (SPI) 2022.
Jubir Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati mengatakan KPK bakal memberikan penguatan integritas bagi para penyelenggara negara. Hari ini pembekalan antikorupsi korupsi itu diberikan kepada jajaran Kementerian PUPR.
Pembekalan antikorupsi ini akan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Penguatan antikorupsi di Kementerian PUPR ini turut melibatkan jajaran Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.
Ipi mengatakan lewat program penguatan integritas atau executive briefing ini diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik korupsi para penyelenggara negara.
“Executive Briefing merupakan pembekalan antikorupsi yang KPK usung melalui program PAKU Integritas yang meliputi dua kegiatan utama. Yaitu Pembekalan Antikorupsi (Executive Briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan Diklat Pembangunan Integritas bagi para penyelenggara negara,” tutur Ipi.
“Menteri PUPR Mochamad Basuki Hadimuljono, Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T. Iskandar, dan jajaran eselon satu lainnya meliputi enam Direktur Jenderal dan dua Kepala Badan beserta pasangan masing-masing dijadwalkan hadir secara langsung,” kata Ipi kepada wartawan, Kamis (25/5/2023).
