Jakarta,Gempita.co – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk sementara menghentikan program pangan murah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah warga berkerumun yang berpotensi menyebarkan virus corona atau Covid-19.
Ibu-ibu yang antri sembako murah ini biasanya sering bergerombol dan banyak yang tak mengenakan masker, hal ini berpotensi menyebarkan Covid-19.
Program pangan murah ini didistribusikan kepada pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).
Selain itu juga pegawai harian lepas (PHL) dengan pendapatan UMP, guru honorer atau tenaga pendidik non-PNS, dan penghuni rusun milik Pemprov DKI.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI, Bambang Purwanto, Rabu (29/4/2020), menyebutkan distribusi pangan murah dihentikan sebelum masa PSBB (pembatasan sosial berskala besar) hingga saat ini.
“Makanya ke depan warga kami kasih solusi terbaik dengan cara online. Mereka bisa pesan pangan murah itu tanpa harus datang ke pasar,” kata Bambang.
“Kami enggak berani ngambil resiko. Dalam distribusi pangan murah, umumnya masyarakat kan sulit dikendalikan. Jadi kami takut mereka tertular. Apalagi warga ada yang tidak pakai masker,” sambungnya.
Pangan murah berbeda dengan bantuan sosial. Dalam program pangan murah, masyarakat tidak mendapatkannya secara gratis.
Pangan murah harus memiliki mesin dan alat transaksi sebagai sarana pendukungnya dan juga diaudit oleh BPK.
