Nasional

Panglima TNI: Ada Upaya Membangun Narasi Tidak Percaya Pemerintah

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto - Foto: istimewa

Jakarta, Gempita.co – Beberapa isu di jagad maya membuat warga terpolarisasi dan dibenturkan satu sama lain dengan narasi yang membangun rasa tidak percaya kepada pemerintah.

Demikian diungkapkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ketika menjadi Keynote Speaker dalam acara Webinar bertajuk Pelatihan Sinergi Anak Bangsa Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara Dari Aksi Separatisme di Dunia Maya di Jakarta, Sabtu (21/11/2020).

Panglima TNI memerinci dalam kurun waktu tersebut isu-isu tersebut cukup hangat dibahas di dunia maya dan menyebabkan masyarakat menjadi terkotak-kotak.

“Isu-isu tersebut bila kita lihat membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak, terpolarisasi dan dibenturkan satu sama lain. Terdapat pula narasi yang membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah dan tidak percaya kepada berbagai upaya pemerintah untuk kepentingan rakyat,” ucapnya, seperti dikutip dari keterangan resmi Pusat Penerangan (Puspen) TNI.

Dalam kesempatan itu, Marsekal Hadi Tjahjanto juga menilai aksi separatisme saat ini tidak hanya berupa pemberontakan bersenjata. Aksi tersebut, jelasnya, sudah berkembang melalui kampanye internasional dengan memanfaatkan media sosial di dunia maya.

“Ancaman Separatisme dengan menggunakan media sosial bertujuan propaganda untuk memisahkan diri dari NKRI juga marak dilakukan,” jelasnya.

Hadi mengatakan, semua yang ada di dunia maya memiliki kelebihan berupa kecepatan dan jangkauan yang lebih cepat, lebih luas, dan lebih mudah. Dia menilai dampak yang ditimbulkan dunia maya, baik positif maupun negatif, ternyata dapat lebih masif dibandingkan dunia fisik.

“Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa media sosial telah dapat dimanfaatkan sebagai media propaganda, media perang urat syaraf,” ujarnya.

Untuk itu, Panglima TNI menilai diperlukan kesatuan pandangan dan persepsi untuk mensinergikan keselarasan dalam tindakan, kebijakan dan rencana aksi yang utuh. Menghadapi hal ini, jelasnya, diperlukan partisipasi lintas sektoral dan tidak mungkin hanya bisa dihadapi oleh satu instansi semata.

“Oleh karena itu, dibutuhkan langkah penanganan yang dilakukan secara komprehensif, integral dan terpadu. Diperlukan sinergi untuk negeri,” imbuhnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top