Gempita.co. Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Toriq Hidayat menilai program tol laut masih belum optimal. Khususnya terhadap perekonomian dan menekan disparitas harga. Ia akan mendorong Komisi V DPR RI untuk mengevaluasi program tol laut yang sudah menghabiskan dana triliunan rupiah itu.
“Hingga saat ini program tol laut belum dapat menekan disparitas harga. Terutama diwilayah Indonesia Timur. Di Papua contohnya, indek kemahalannya masih tinggi. Terutama bahan-bahan konstruksi. Ini realitas. Dan saya akan mendorong kawan-kawan, Anggota Komisi V agar segera mengevaluasinya,” kata Toriq dalam keterangannya, Jumat (8/10/2021).
Toriq menyebutkan, dalam rapat kerja beberapa waktu yang lalu, Kementerian PUPR mengungkapkan bahwa sejumlah program sulit dilaksanakan di Papua. Salah satunya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tingginya harga bahan konstruksi menyebabkan besaran bantuan yang diberikan kepada warga tidak cukup untuk membiayai perbaikan rumah.
“Menurut data BPS 2020, provinsi dengan Indek Kemahalan Konstruksi (IKK) tertinggi semuanya ada di Indonesia Timur seperti Papua dengan IKK 208,9, Papua Barat dengan IKK 129,6, dan Maluku dengan IKK 124,5,” sebutnya
Sementara kabupaten dengan IKK tertinggi semuanya ada di Papua, tambah Toriq lagi. Kabupaten Puncak dengan IKK 492,62, Puncak Jaya 449,5 dan Intan Jaya 438,3. Kondisi mahalnya harga barang-barang konstruksi akan menjadi kesulitan tersendiri bagi wilayah ini. Dalam mengejar pemenuhan sarana dan prasarana pendukung ekonomi.
Kemudian terkait dengan logistik, Toriq menilai keberadaan tol laut juga belum berdampak signifikan terhadap penurunan biaya logistik. Di Indonesia, angkanya masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia.
“Kementerian Keuangan sendiri mengakui jika biaya logistik di Indonesia sangat mahal. Masih di angka 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih tinggi dibanding biaya logistik negara Malaysia dan negara-negara kawasan Asean lainnya,” katanya.
Oleh karenanya, Toriq akan mendorong Pemerintah dan Komisi V DPR RI melakukan evaluasi bersama terhadap tol laut. Kemudian mencari solusi terbaik. Agar program ini lebih bermanfaat dan berbanding lurus dengan anggaran subsidi yang dikeluarkan.
