Pemerintah Kabupaten Bintan Dukung UHC di Bintan

Tanjungpinang,Gempita.co – Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

BPJS Kesehatan tidak bisa menyelenggarakan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

Hal ini merupakan poin penting dari pelaksanaan Forum Kemitraan Kabupaten Bintan yang dilaksanakan Selasa (06/10/2020).

Pada kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan ini, turut hadir Pejabat Sementara Bupati Bintan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bintan, Kepala BKD Bintan, Direktur RSUD Bintan serta Kepala Puskesmas Mantang.

Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Adi Prihantara yang merupakan Ketua Forum Kemitraan pada sambutannya menyampaikan Pemerintah Kabupaten Bintan sangat mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS di Kabupaten Bintan.

“Kedepannya perlu perbaikan mengenai pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD,” kata Adi.

Pada forum ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Gama AF Isnaeni turut menyampaikan harapannya agar Universal Health Coverage (UHC) dapat terwujud di Kabupaten Bintan.

“Untuk permasalahan masih tingginya rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) agar dapat dilakukan penyamaan persepsi antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) untuk pelayanan yang lebih baik,” ujar Gama.

Optimalisasi dan penambahan apotek PRB di Kabupaten Bintan juga menjadi poin pembahasan di forum ini. Seperti yang diketahui, untuk saat ini hanya ada satu apotek PRB di Kijang. Optimalisasi dan penambahan apotek PRB dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan pasien PRB di kabupaten ini.

“Dinas kesehatan akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap FKTP yang masih tinggi rasio rujukannya,” kata Gama.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang, Agung Utama Muchlis menyampaikan, dibutuhkan dukungan dari pemerintah dan instansi terkait untuk dapat mewujudkan UHC di Kabupaten Bintan.

“BPJS Kesehatan berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh peserta JKN-KIS,” tutup Agung.

Kemenkumham Bali

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali