Panglima TNI: Pasca Kerusuhan, Situasi di Dogiyai Papua Sudah Kondusif

Gempita.co – Kerusuhan di Dogiyai, Jumat kemarib, sudah kondusif.Kerusuhan terjadi diduga akibat seroang warga tewas karena tembakan peringatan anggota Satgas Damai Cartenz di Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, Kamis (13/7/2023).

“Sudah diselesaikan, sekarang sudah kondusif. Kemarin saya perintahkan Dandim langsung, dengan Kapolres langsung ke Dogiyai,” kata Panglima TNI Laksamana Yudo Margonodikutip RRI, Jumat (14/7/2023) malam.

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

Laksamana Yudo juga mengonfirmasi, baru saja menunaikan tugas Pengamanan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat kunjungan kerja Papua. Panglima mengawal kegiatan Wapres Ma’ruf di Timika hingga Nabire, Papua Tengah, selama beberapa hari.

“Jadi, langsung saya perintahkan ke sana (lokasi kerusuhan, red). Alhamdulillah tadi, situasi sudah kondusif,” ucap Laksamana Yudo.

Bahkan, dia mengatakan, tidak dilakukan penambahan pasukan dari TNI. Walaupun, kerusuhan diduga dipicu dari penyerangan sekelompok orang tidak dikenal terhadap Satgas Damai Cartenz.

“Enggak ada (penambahan pasukan, red), jadi, tetap pasukan yang ada sekarang di sana. Pasukan organik, maupun nonorganik sudah cukup,” kata Laksamana Yudo.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo mengatakan, 69 rumah warga terbakar akibat kerusuhan sejak Kamis hingga Jumat (14/7/2023) pagi. “Dari data yang diperoleh, tercatat 69 bangunan terbakar, dengan rincian 13 petak bangunan berada di jalan tengah Kampung Tokapo,” kata Kombes Benny, Jumat sore.

“Kemudian, sembilan petak bangunan di pertigaan Kamu Selatan. Dan delapan petak bangunan di jalan Trans Nabire-Enarotali, Kampung Ekimanida, Distrik Kamu,” ujar Kombes Benny.

Selain itu, 35 petak bangunan berada di Kompleks Pasar Ikebo, juga terbakar. Dan empat petak bangunan terbakar di Kampung Kimupugi, Distrik Kamu, tepatnya di depan Puskesmas Kabupaten Dogiyai.

“Saat ini anggota masih bersiaga. Guna mengantisipasi terjadinya tindak kriminal,” kata Kombes Benny.

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali