UMKM Masuk e-Katalog Dipermudah LKPP

Gempita.co – Proses pendaftaran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masuk ke laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) telah Dipermudah.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya sedang melakukan perubahan radikal dalam sistem e-Katalog maupun pengadaan barang dan jasa (Bela Pengadaan).

Bela Pengadaan adalah aplikasi yang dikelola oleh LKPP melalui kerja sama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-Marketplace.

Syarat masuk ke laman LKPP sekarang hanya melalui dua proses dari sebelumnya delapan proses yang harus dipenuhi.

“Begitu pula dengan kepala daerah, sekarang e-Katalog lokal telah diberikan kewenangan dikelola oleh kepala daerah. Ini pun juga sama, dari sembilan proses (pencantuman barang dan jasa, red.), sekarang tinggal dua proses,” ujarnya dalam pembukaan kegiatan business matching tahap II di Gedung Smesco, Jakarta, Senin (11/4).

Perubahan lainnya yang dilakukan adalah memperbaiki sistem LKPP dengan bantuan perusahaan Telkom agar lebih kuat untuk beradaptasi mengakomodasi pengadaan barang dan jasa.

Per 10 April 2022, terdapat 259.828 jumlah produk yang masuk sistem e-Katalog. Jumlah tersebut terdiri atas katalog nasional sebesar 172.435 produk, katalog lokal 21.143 produk, dan katalog sektoral 66.249 produk.

Penyedia produk berasal dari 937 usaha kecil, 389 usaha menengah, 2.449 non-UKM, dan 860 dari kategori undefined.

“Pemerintah itu the biggest buyers. Sama dengan berburu di kebun binatang, tentu pasti dapet (produk yang dibutuhkan, red.),” ungkap Abdullah Azwar.

Dia juga menyatakan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang nantinya membolehkan pemerintah daerah (pemda) menggunakan kartu kredit untuk pembelanjaan produk sebagaimana pemerintah pusat.

Oleh karena itu, pemda tidak perlu lagi berhutang ke UMK untuk pembelian produk, tetapi bisa langsung dibayarkan menggunakan kartu kredit.

Bahkan, ucap dia, pemerintah melalui Menteri Keuangan sedang merancang kartu kredit desa yang akan memudahkan pembelian produk UMK dengan bunga nol persen.

Kemenkumham Bali

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali